Permendikbud No 13 [Tahun] 2018 (Tentang) BAN SM & BAN PAUDNI & PNF

Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor 13 [Tahun] 2018 (Tentang) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah & Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini & Pendidikan Nonformal menyatakan bahwa Akreditasi  adalah  suatu  kegiatan  penilaian  kelayakan satuan pendidikan dasar & pendidikan menengah, & satuan  pendidikan  anak  usia  dini  dan  pendidikan nonformal berdasarkan  kriteria  yang  telah  ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan.

Adapun yang dimaksud Badan  Akreditasi  Nasional  Sekolah/Madrasah  yang disingkat  BAN-S/M  adalah  badan  evaluasi mandiri  yang  menetapkan  kelayakan satuan  pendidikan jenjang pendidikan dasar & pendidikan menengah jalur formal  dengan  mengacu  pada  standar  nasional pendidikan.

Sedangkan   Badan Akreditasi  Nasional  Pendidikan  Anak  Usia  Dini dan  Pendidikan  Nonformal  yang  disingkat BAN Paud & PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini & pendidikan nonformal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 13 [Tahun] 2018 (Tentang) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah & Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  dan Pendidikan Nonformal, Akreditasi yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh BAN terdiri atas: a)  BAN-S/M  untuk  Satuan  Pendidikan  jenjang pendidikan  dasar  dan  pendidikan  menengah  jalur formal; & b)  BAN Paud & PNF untuk Satuan Pendidikan pada Paud & Pendidikan Nonformal. 

Dalam Pasal 3 Permendikbud Nomor 13 [Tahun] 2018 (Tentang) BAN SM & BAN PAUDNI & PNF tentang Susunan Organisasi dinyatakan bahwa: 1)  Anggota  BAN  terdiri  atas  ahli  di  bidang  evaluasi pendidikan,  kurikulum,  manajemen  pendidikan,  atau ahli  profesional/praktisi  yang  memiliki  wawasan, pengalaman,  dan  komitmen  untuk  peningkatan  mutu & relevansi pendidikan. 2)  BAN memiliki susunan organisasi sebagai berikut: a)  ketua merangkap anggota; b)  sekretaris merangkap anggota; & c)  anggota.

Syarat menjadi anggota BAN SM & BAN PAUDNI / PNF menurut Permendikbud Nomor 13 [Tahun] 2018 (Tentang) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah & Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  dan Pendidikan Nonformal, adalah

a.  warga negara Indonesia;

b.  sehat jasmani & rohani;

c.  berkelakuan baik; 

d.  tidak  pernah  dihukum  atau sedang  menjalani  hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan; 

e.  tidak  merangkap  jabatan  struktural,  pimpinan  di perguruan  tinggi/Sekolah/Madrasah  atau  lembaga lainnya, dan/atau jabatan politik; &

f.  persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

BAN-S/M dibantu oleh BAN-S/M Provinsi; sedangkan   BAN  PAUD  dan  PNF  dibantu  oleh  BAN PAUD  dan  PNF Provinsi hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 11 Permendikbud Nomor 13 [Tahun] 2018 (Tentang) BAN SM & BAN PAUDNI & PNF. Anggota BAN Provinsi terdiri atas ahli  di  bidang  evaluasi pendidikan,  kurikulum,  manajemen  pendidikan,  atau ahli  pendidikan  lainnya  dan  unsur  masyarakat pendidikan  yang  memiliki  wawasan,  pengalaman,  dan komitmen untuk peningkatan mutu pendidikan.   Susuan organisasi BAN  Provinsi  teridiri dari: a)  ketua merangkap anggota; b)  sekretaris merangkap anggota; & c.  anggota.  Dengan ketentuan   Anggota  BAN  Provinsi  masing-masing  berjumlah  gasal paling  sedikit 5 (lima) orang  dan  paling  banyak 15 (lima belas)  orang  berdasarkan  kebutuhan  masing-masing provinsi. Adapun   Jumlah  anggota  BAN  Provinsi mempertimbangkan  jumlah Satuan Pendidikan & keluasan wilayah.  Jumlah  dan anggota BAN  Provinsi ditetapkan  oleh  Ketua BAN. Dalam  melaksanakan  tugasnya,  BAN  Provinsi  dapat dibantu oleh Koordinator Pelaksana Akreditasi.

Terkait Mekanisme Akreditasi dijelaskan dalam Pasal 21 Permendikbud No. 13 [Tahun] 2018 (Tentang) Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah & Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini  dan Pendidikan Nonformal, yakni sebagai berikut:

1)  Pelaksanaan  Akreditasi  pada  Satuan  Pendidikan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

2)  Pelaksanaan  Akreditasi  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dapat  dilakukan  kurang  dari  5  (lima)  tahun apabila  Satuan  Pendidikan  yang  bersangkutan mengajukan permohonan untuk Akreditasi ulang.

3)  Satuan Pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Akreditasi berakhir.

4)  Satuan Pendidikan yang mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sementara belum dilakukan Akreditasi oleh BAN,  tetap  memiliki  status  terakreditasi  dengan diberikan  surat  keterangan  perpanjangan  masa  berlaku Akreditasinya  sampai dengan adanya  penetapan  status Akreditasi baru oleh BAN.  

5)  Satuan  Pendidikan  baru  yang  telah  mendapatkan  izin operasional  dari  Pemerintah  Daerah  wajib  mengajukan Akreditasi  setelah  memenuhi  persyaratan  pendirian Satuan Pendidikan.

6)  Satuan Pendidikan yang mendirikan program baru setelah dilakukan Akreditasi maka  program baru  tersebut harus diakreditasi  bersamaan  dengan Akreditasi  ulang Satuan Pendidikan.

Selengkapnya terkait Permendikbud Nomor 13 [Tahun] 2018 (Tentang) BAN SM & BAN PAUDNI & PNF silahkan download DISINI.

Demikian info tentang Permendikbud Nomor 13 [Tahun] 2018 (Tentang) BAN SM & BAN PAUDNI & PNF. Terima kasih, semoga bermanfaat.

=====================